Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan para kiai di Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, Jatim, Sabtu (22/1/2022). Foto: Arief/nvl

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ingin memastikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah berjalan benar dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI membuka diri untuk menerima saran dan masukan bilamana undang-undang ini direvisi.

“Kami banyak dialog dengan para kiai, dari sisi pembiayaan dari sisi sarana dan prasarana pesantren, termasuk Majelis Masyayikh, memang ada pro dan kontra (terkait UU Pondok Pesantren). Nanti akan kita ramu ini semua di komisi VII DPR RI, termasuk akan kita sampaikan kepada pihak pemerintah yaitu Kementerian Agama, bahwa terbuka dan terbuka Undang-Undang Pesantren untuk direvisi,” kata Yandri usai memimpin pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan para kiai di Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, Jatim, Sabtu (22/1/2022).

Politisi PAN itu menerangkan, revisi UU Pesantren diperlukan untuk menuju penyempurnaan, karena undang-undang ini baru berjalam sekitar 3 tahun, tentu banyak kelemahan karena ini buatan manusia. Sehingga, lanjut Yandri, jika nanti UU Pesantren ada revisi, pihaknya ingin mendengarkan betul kemauan ponpes. Apalagi ponpes terbagi tiga, yaitu ponpes modern, ponpes salafi dan ponpes perpaduan modern dan salafi.

“Semua (keinginan) ponpes harus terakomodir jangan sampai pondok pesantren atau undang-undang itu sendiri mendegradasi, memojokkan atau merendahkan salah satu pondok pesantren, itu tidak boleh dilakukan. Dan yang paling penting dari semua bingkaian undang-undang ini tidak boleh ada intervensi pemerintah kepada pondok pesantren,” tegas Yandri.

Terkait Majelis Masyayikh, Yandri menjelaskan, amanat UU Pesantren menyebutkan dibentuknya lembaga Majelis Masyayikh untuk menjaga mutu dari salah satu fungsi pendidikan ponpes. Dari sembilan anggota Masyayikh, ada pihak yang belum terwakili. Oleh karena itu, jika memang ini menjadi tuntutan para kiai dan ponpes untuk dievaluasi menuju perbaikan, menurut Yandri perlu adanya revisi pada UU Pesantren.

“Dari sembilan anggota Masyayikh ada pihak yang belum merasa terwakili, memang ada pro dan kontra, Masjlis Masyayikh ini mimpinya seperti BAN PT di perguruan tinggi, berfungsi mengawal kurikulum, mutu pendidikan agar terarah dan berkualitas, agar pondok pesantren tidak terpinggirkan terus maka inilah fungsi Majelis Masyayikh mengawal mutu dari kurikulum itu sendiri,” pungkas legislator dapil Banten II tersebut. (afr/sf)